TPP Kepri - Serasan Timur : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Daerah Pemilihan (Dapil) 7 (Natuna-Anambas) dari Fraksi Partai Gerindra, Marzuki, SH, melaksanakan kegiatan Silaturahmi dan Reses Masa Sidang ke-2 Tahun Anggaran 2025-2026. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur ini menjadi ajang krusial bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada wakil rakyatnya.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Arung Ayam dan Kepala Desa Air Ringau, yang dalam penyampaiannya mengapresiasi kehadiran anggota legislatif tingkat provinsi untuk turun langsung kepelosok desa. Dalam pemaparannya, Marzuki menjelaskan bahwa Reses merupakan masa dimana anggota DPRD yang bekerja diluar gedung parlemen untuk menjumpai konstituen guna menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan.
![]() |
| Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026 |
“Semua usulan bapak-ibu sampaikan hari ini akan masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ini adalah kewajiban konstitusional kami untuk memperjuangkan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi agar tepat sasaran sesuai kebutuhan mendesak didesa,” ujar Marzuki.
Forum diskusi berlangsung dinamis. Burhan, Ketua PHBI Kecamatan Serasan Timur, menyuarakan kekecewaan terkait lambatnya realisasi rehabilitasi jembatan dan jalan yang rusaknya akibat bencana tanah longsor tahun 2023. Senada dengan itu, Jusli dari pengurus Masjid Al-Barokah Desa Arung Ayam menyampaikan masalah administratif terkait dana masjid yang telah disalurkan melalui oknum pengurus ditingkat kecamatan namun kegiatannya belum terealisasi.
![]() |
| Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026 |
Menangapi hal tersebut, Marzuki menegaskan akan segera melakukan koordinasi lintas komisi. “Terkait infrastruktur pasca-longsor, ini menjadi prioritas mendesak. Kami akan memanggil dinas terkait untuk mengatasi kendala teknis dilapangan. Sementara untuk masalah dana masjid, saya sarankan dilakukan mediasi tingkat kecamatan, dan saya akan ikut mengawal agar transparansi tetap terjaga,” tegasnya.
Penulis : Fandi
Editor : TPP Prov. Kepri
Copyright TPP Prov. Kepri @2026










.jpeg)
.jpeg)




.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

