Kolaborasi Pemerintah Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa Jadi Kunci Kemajuan Desa di Kepri

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

TAPM KEPRI – Tanjung Pinang : Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau Muhamad Irfan, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengusung tema “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Rakorda ini menjadi forum strategis dalam membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, perwakilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dengan peserta hadir secara langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten di Kepri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau - Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.

“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa di Kepulauan Riau.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Irfan juga menegaskan bahwa Kolaborasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa jadi kunci kemajuan desa di Kepri.

"Tenaga Pendamping Profesional se Kepulauan Riau siap untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah sebagaimana tugas dan fungsi yang telah di amanahkan untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan guna mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di Desa. Sesuai arahan Menteri Desa yang menekankan bahwa Pendamping Desa wajib mengawal program prioritas nasional, secara khusus menguasai Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program Membangun Bersama Guna (MBG). Pendamping Desa diposisikan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian Desa.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Tentu hasil Rakorda ini akan dibawa ke Musyawarah Tingkat Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau. Turut hadir secara virtual para bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, para kepala desa, serta jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kepri.

Hadir pula Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri Mindoko dan Munawwir.

Read More

Dana Desa Kepri Dipangkas 64 Persen (%), Pesan Wagub Nyanyang : Dorong Aparatur Desa Lebih Inovatif dan Mandiri

Pesan Wagub Nyanyang menekankan agar pemerintah desa lebih inovatif dan adaptif,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri

TPP Kepri - Tanjungpinang : Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kawasan perdesaan pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kepri mengalami penurunan drastis hingga 64 persen dibandingkan tahun 2025 sebelumnya. Saat ini, total stimulus anggaran yang dikucurkan hanya menyentuh angka Rp77,76 miIiar yang harus didistribusikan secara merata kepada 275 desa diseluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Menyikapi fenomena penurunan anggaran yang sangat signifikan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi alasan untuk mengendorkan semangat membangun daerah dari pinggiran. Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh Wagub Nyanyang saat hadir dan bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (25/5/2026).

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

“Penurunan alokasi dana dari pusat ini memang menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Namun, pemangkasan anggaran ini sama sekali tidak boleh melemahkan api semangat kita untuk memajukan desa. Justru, kondisi sulit ini harus kita jadikan momentum emas untuk memacu dan memperkuat kapasitas aparatur desa agar berpikir lebih inovatif, responsif, adaptif, serta piawai dalam mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” ujar Nyanyang dihadapan para peserta.

Rakorda yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri ini mengusung tema yang sangat relevan dengan dinamika saat ini, yaitu “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.” Forum ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan multi-level antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, jajaran aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Sebanyak 1.429 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta pemangku kepentingan terkait dari 275 desa ikut ambil bagian dalam menyukseskan agenda tahunan ini. Mengingat letak geografis Kepri yang didominasi lautan dan kepulauan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik secara langsung diibu kota provinsi serta akses virtual dari berbagai pelosok daerah.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menggarisbawahi bahwa tuntutan terhadap desa saat ini telah bergeser. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang dituntut untuk mandiri secara ekonomi, akuntabel dalam administrasi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkesimbanungan. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya fakta bahwa kesenjangan kualitas dan kapasitas antarsumber daya manusia (SDM) perangkat desa serta BPD dilapangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi yang transparan, pengembangan jejaring kerja sama antardesa dalam aspek ekonomi, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai instrumen kunci agar roda pembangunan desa tetap berputar optimal ditengah keterbatasan dana.

Menariknya, Wagub Nyanyang juga berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah ini hingga ketingkat nasional. Hasil rumusan serta rekomendasi taktis dari Rakorda ini dipastikan akan dibawa langsung ke Musyawarah Pusat. Langkah konkret ini diambil agar pemerintah pusat memahami kebutuhan riil wilayah kepulauan dan dapat melahirkan regulasi serta kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Di akhir pidatonya, Nyanyang mengajak seluruh elemen pemerintahan desa untuk membuang ego sektoral dan mempererat sinergitas. "Mari kita jadikan momentum Rakorda 2026 ini untuk merapatkan barisan, memastikan setiap desa di Kepulauan Riau bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, maju, dan memiliki daya saing yang tinggi dikancah nasional," pungkasnya.

Agenda besar ini turut disaksikan secara virtual oleh para bupati se-Provinsi Kepri. Dilokasi acara, tampak hadir mendampingi Wagub antara lain Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri, Mindoko dan Munawir.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Read More