Pesan Mendes Yandri Setelah Kirim 200 Pemuda ke Jepang : Tingkatkan Kemampuan Belajar & Wawasan, Cari Pengalaman & Pekerjaan, Setelah Pulang Bangun Desa untuk Bangun Indonesia

Mendes PDT, Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta

Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

TPP Kepri - Jakarta : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

"Yandri mengatakan 200 pemuda ini berasal dari berbagai desa di 15 provinsi di Indonesia. Nantinya di Jepang, para pemuda bakal peroleh kesempatan belajar dan menimba pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan.

"Kami berharap mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman dan ilmu yang diperoleh di Jepang diharapkan dapat diterapkan untuk membangun desa-desa di tanah air," ujar Yandri, Kamis (11/6/2026).

Indonesia memiliki potensi besar dengan miliki 75.266 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa ekspor, desa wisata, desa energi, desa swasembada air, serta berbagai sektor produktif lainnya. Program ini menjadi bagian dari upaya Kemendes dalam menjalankan berbagai aksi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain program pengiriman pemuda ke Jepang, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut diumumkan pemberian kuota awal sebanyak 500 beasiswa bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Foto : Dokumen Istimewa

Menurut Yandri "Keberhasilan pembangunan desa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan elemen masyarakat lainnya."

Program ini juga sejalan Asta Cita ke Enam Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas pemuda desa. Raffi Ahmad mendukung Kementerian Desa memberikan kesempatan luas bagi generasi muda untuk berkembang dan belajar ditingkat internasional.

"Pemuda desa memiliki peran besar dalam masa depan bangsa. Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman di Jepang, mereka diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing dan menciptakan manfaat bagi masyarakat," kata Raffi.

Turut hadir Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Arthindo Group M Rasyid Rajasa, Direktur Kurma Adzwa Farm Ikhsan Davit dan perwakilan perusahaan.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Read More

Garda Terdepan Desa, TPP Kemendes PDT Kepri Siap Kawal BUMDes hingga Program Prioritas Nasional

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

TAPM Kepri - TANJUNGPINANG : Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen penuhnya untuk menjadi motor penggerak kemandirian desa. Dalam era pembangunan modern saat ini, sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah daerah dan para pendamping desa dilapangan dinilai sebagai instrumen paling krusial demi mengikis ketimpangan tata kelola administrasi sekaligus melejitkan potensi ekonomi dikawasan perdesaan.

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Koordinator TAPM Provinsi Kepri, Muhamad Irfan, saat bertindak sebagai narasumber dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara tersebut dihelat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026). Forum strategis ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri dengan mengusung tema besar “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Di hadapan ribuan peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual, Muhamad Irfan memaparkan visi besar pendampingan desa yang selaras dengan instruksi Kementerian Desa. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran TPP di Bumi Segantang Lada siap memasang badan dan mencurahkan seluruh kapasitasnya untuk mengawal berbagai kebijakan prioritas.

"Tenaga Pendamping Profesional se-Kepulauan Riau berada dalam posisi siap tempur untuk terus berkolaborasi erat dengan jajaran pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, hingga ketingkat desa. Tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan melekat demi mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di desa," ujar Irfan dengan tegas.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Lebih lanjut, Irfan merinci instruksi dari Menteri Desa terkait fokus kerja para pendamping dilapangan. Sesuai dengan arahan pusat, Pendamping Desa kini memiliki kewajiban mutlak untuk menguasai dan mengawal program-program strategis nasional secara mendalam. Tiga pilar utama yang wajib diakselerasi kinerjanya adalah optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta pelaksanaan program strategis nasional Membangun Bersama Guna (MBG).

Menurut Irfan, dengan menempatkan Pendamping Desa sebagai garda terdepan di tengah-tengah masyarakat, proses transformasi ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendamping tidak boleh pasif, melainkan harus aktif mendeteksi kendala, mencarikan solusi tata kelola, dan mendorong lahirnya inovasi usaha desa. Fokus utamanya adalah mendongkrak pendapatan riil masyarakat, memangkas angka kemiskinan ekstrem, dan memicu lahirnya kemandirian fiskal desa agar tidak melulu bergantung pada kucuran dana stimulan pusat.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Rakorda ini dinilai Irfan sebagai momentum luar biasa karena mampu mempertemukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang dalam pidatonya juga mengakui adanya kesenjangan (disparitas) kapasitas aparatur dan kelembagaan desa dalam hal pengelolaan administrasi dan koordinasi kewilayahan. Sinergi pandangan antara Wagub dan TAPM ini mempertegas bahwa peningkatan kapasitas SDM desa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Komitmen yang lahir dari forum ini tidak akan berhenti ditingkat daerah saja. Irfan memastikan bahwa hasil diskusi, peta kendala, serta rumusan solusi taktis yang lahir dari Rakorda Kepri 2026 ini akan dirangkum secara komprehensif. Dokumen tersebut nantinya akan dibawa langsung ketingkat pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis guna mempercepat akselerasi pembangunan kawasan kepulauan di Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Kegiatan berskala besar ini diikuti oleh 1.429 peserta yang mencakup perwakilan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 275 desa se-Kepri secara hybrid. Turut menyaksikan secara virtual para bupati se-Provinsi Kepri, serta dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Kepri, Mindoko dan Munawwir.

Read More

Kolaborasi Pemerintah Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa Jadi Kunci Kemajuan Desa di Kepri

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

TAPM KEPRI – Tanjung Pinang : Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau Muhamad Irfan, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengusung tema “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Rakorda ini menjadi forum strategis dalam membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, perwakilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dengan peserta hadir secara langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten di Kepri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau - Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.

“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa di Kepulauan Riau.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Irfan juga menegaskan bahwa Kolaborasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa jadi kunci kemajuan desa di Kepri.

"Tenaga Pendamping Profesional se Kepulauan Riau siap untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah sebagaimana tugas dan fungsi yang telah di amanahkan untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan guna mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di Desa. Sesuai arahan Menteri Desa yang menekankan bahwa Pendamping Desa wajib mengawal program prioritas nasional, secara khusus menguasai Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program Membangun Bersama Guna (MBG). Pendamping Desa diposisikan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian Desa.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Tentu hasil Rakorda ini akan dibawa ke Musyawarah Tingkat Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau. Turut hadir secara virtual para bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, para kepala desa, serta jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kepri.

Hadir pula Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri Mindoko dan Munawwir.

Read More

Dana Desa Kepri Dipangkas 64 Persen (%), Pesan Wagub Nyanyang : Dorong Aparatur Desa Lebih Inovatif dan Mandiri

Pesan Wagub Nyanyang menekankan agar pemerintah desa lebih inovatif dan adaptif,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri

TPP Kepri - Tanjungpinang : Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kawasan perdesaan pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kepri mengalami penurunan drastis hingga 64 persen dibandingkan tahun 2025 sebelumnya. Saat ini, total stimulus anggaran yang dikucurkan hanya menyentuh angka Rp77,76 miIiar yang harus didistribusikan secara merata kepada 275 desa diseluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Menyikapi fenomena penurunan anggaran yang sangat signifikan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi alasan untuk mengendorkan semangat membangun daerah dari pinggiran. Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh Wagub Nyanyang saat hadir dan bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (25/5/2026).

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

“Penurunan alokasi dana dari pusat ini memang menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Namun, pemangkasan anggaran ini sama sekali tidak boleh melemahkan api semangat kita untuk memajukan desa. Justru, kondisi sulit ini harus kita jadikan momentum emas untuk memacu dan memperkuat kapasitas aparatur desa agar berpikir lebih inovatif, responsif, adaptif, serta piawai dalam mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” ujar Nyanyang dihadapan para peserta.

Rakorda yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri ini mengusung tema yang sangat relevan dengan dinamika saat ini, yaitu “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.” Forum ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan multi-level antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, jajaran aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Sebanyak 1.429 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta pemangku kepentingan terkait dari 275 desa ikut ambil bagian dalam menyukseskan agenda tahunan ini. Mengingat letak geografis Kepri yang didominasi lautan dan kepulauan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik secara langsung diibu kota provinsi serta akses virtual dari berbagai pelosok daerah.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menggarisbawahi bahwa tuntutan terhadap desa saat ini telah bergeser. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang dituntut untuk mandiri secara ekonomi, akuntabel dalam administrasi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkesimbanungan. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya fakta bahwa kesenjangan kualitas dan kapasitas antarsumber daya manusia (SDM) perangkat desa serta BPD dilapangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi yang transparan, pengembangan jejaring kerja sama antardesa dalam aspek ekonomi, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai instrumen kunci agar roda pembangunan desa tetap berputar optimal ditengah keterbatasan dana.

Menariknya, Wagub Nyanyang juga berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah ini hingga ketingkat nasional. Hasil rumusan serta rekomendasi taktis dari Rakorda ini dipastikan akan dibawa langsung ke Musyawarah Pusat. Langkah konkret ini diambil agar pemerintah pusat memahami kebutuhan riil wilayah kepulauan dan dapat melahirkan regulasi serta kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Di akhir pidatonya, Nyanyang mengajak seluruh elemen pemerintahan desa untuk membuang ego sektoral dan mempererat sinergitas. "Mari kita jadikan momentum Rakorda 2026 ini untuk merapatkan barisan, memastikan setiap desa di Kepulauan Riau bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, maju, dan memiliki daya saing yang tinggi dikancah nasional," pungkasnya.

Agenda besar ini turut disaksikan secara virtual oleh para bupati se-Provinsi Kepri. Dilokasi acara, tampak hadir mendampingi Wagub antara lain Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri, Mindoko dan Munawir.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Read More