Geliat Wisata Lokal di Tanjung Berlian Barat: Ketika Ide Kreatif Warga Disambut Dukungan Penuh Pemdes

Foto Bersama Pemdes TBB, BPD, TP PKK, Sumber Foto : TPP Kab. Karimun

TPP Kepri - Tanjung Berlian Barat : Berawal dari sekadar aliran air biasa, sebuah parit jembatan di Kampung Kemunting, RT 01/RW 03, kini bertransformasi menjadi destinasi bermain dan berenang yang riuh oleh gelak tawa anak-anak. Inovasi unik yang lahir dari kepedulian warga perbatasan Dusun I dan Dusun II Desa Tanjung Berlian Barat (TBB) ini pun mendapat apresiasi hangat dari Pemerintah Desa.

Untuk melihat langsung kreativitas tersebut sekaligus memonitor aset desa, Kepala Desa Tanjung Berlian Barat, Tribowo, memboyong jajarannya turun ke lokasi pada Rabu (8/7/2026). Rombongan terdiri dari Perangkat Desa, Wakil Ketua BPD, Tim Penggerak PKK Desa, Pengurus BUMDes, RT setempat, hingga Tokoh Masyarakat.

Kehadiran rombongan Pemdes diawali dengan aksi gotong royong membersihkan area sekitar jembatan—bangunan yang sebelumnya direalisasikan melalui APBDes Tahun 2025 dari alokasi Dana Desa. Aksi ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap semangat warga yang konsisten menjaga kebiasaan gotong royong.

Kepala Desa TBB, Tribowo, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas inisiatif lokal yang dinilainya sangat menginspirasi.

"Terima kasih kepada Pak RT dan tokoh masyarakat setempat yang atas ide kreatifnya berhasil menyulap parit jembatan ini menjadi ruang bermain dan berenang bagi anak-anak," ujar Tribowo penuh apresiasi.

Gotong Royong dalam rangka menata kawasan di desa, Sumber Foto : TPP Kab. Karimun

Sentuhan Kreatif PKK dan Rencana Pengembangan

Dukungan juga datang dari Ketua TP PKK Desa Tanjung Berlian Barat, Ny. Yuliana Tribowo. Ia bahkan menyerahkan bantuan berupa ban mobil bekas yang telah dicat warna-warni cantik untuk dijadikan tempat duduk para orang tua saat mengawasi anak-anak mereka bermain.

"Kedepannya, kita coba gerakkan anggota PKK yang punya ban bekas agar tidak dibuang begitu saja. Kita daur ulang dan manfaatkan untuk mempercantik tempat ini," tutur Yuliana.

Gagasan memanfaatkan parit ini awalnya dicetuskan oleh Ismail, seorang tokoh masyarakat yang juga pemilik lahan di sekitar lokasi, lalu dieksekusi bersama Ketua RT Arwanto dan warga melalui gotong royong rutin. Kini, saban sore tempat tersebut makin ramai dikunjungi para orang tua dan anak-anak.

"Kami rutin gotong royong setiap hari Minggu. Rencananya ke depan kami ingin membangun pondok-pondok sederhana untuk tempat bersantai," jelas Arwanto.

Sementara itu, Ismail berharap perhatian dan kunjungan dari Pemdes, BPD, hingga BUMDes ini menjadi titik awal pengembangan lokasi tersebut menjadi ikon baru desa.

"Kami sangat berharap tempat ini dapat terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi objek wisata lokal tingkat kampung," pungkas Ismail optimis.

Read More

Mengenang Momen Berharga 2025: Saat Bupati Anambas Apresiasi Dedikasi 17 Orang TPP Kemendes PDT Dengan Piagam Penghargaan

Aneng, Bupati Kep. Anambas Serahkan Piagam Penghargaan Kepada 17 Orang TPP Kemendes PDT

TPP Kepri - Anambas : Momen September 2025 menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyerahkan 17 piagam penghargaan kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes PDT sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mengawal tata kelola serta pemanfaatan dana desa sepanjang tahun 2024.

Penghargaan yang diterima oleh para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tersebut bukan sekadar angka atau lembaran kertas, melainkan wujud nyata apresiasi atas keringat dan pengabdian mereka hingga ke pelosok desa. 

Bentuk apresiasi atas dedikasi dalam mengawal pembangunan ditingkat tapak ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atas kontribusi dan kerja keras mereka dalam mendampingi tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa sepanjang tahun 2024.

Penghargaan tersebut diberikan secara simbolis kepada Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) yang bertugas di seluruh wilayah Kepulauan Anambas. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Lantai I Kantor Bupati Anambas, Jalan Pasir Peti, Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, Kepala Bidang PMD, Tenaga Ahli Pendamping Desa, serta perwakilan TPP, PLD, dan PD se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam sambutannya, Bupati Aneng menegaskan bahwa pemberian piagam ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan nyata Pemda atas pengabdian para pendamping desa yang berjuang dilapangan.

"Penghargaan ini adalah wujud apresiasi sekaligus motivasi agar kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa ke depan semakin solid, berkualitas, dan bersemangat dalam membangun desa di wilayah masing-masing. Semoga ke depan TPP dapat terus mendorong percepatan pembangunan desa, khususnya di Kepulauan Anambas," ujar Aneng.

Dukungan Wabup dan Catatan Penting Pengelolaan Dana Desa

Usai agenda penyerahan penghargaan, Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, memberi ruang khusus untuk audiensi dan silaturahmi bersama para TPP. Dalam kesempatan hangat tersebut, Raja Bayu kembali menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras pendamping dalam membina desa-desa di Anambas.

Meski mengapresiasi inovasi desa di Anambas yang dinilainya sudah berkembang pesat, Wabup menitipkan pesan strategis kepada para pendamping desa, terutama terkait kedisiplinan administrasi anggaran.

"Coba berikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para Kepala Desa terkait pengelolaan anggaran Dana Desa, terutama mengenai kewajiban perpajakan. Khusus persoalan pajak, pemerintah desa masih cenderung lalai dan terkesan kurang tertib," tegas Raja Bayu.

Ia menambahkan bahwa kemajuan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan para pendamping.

"Bagi saya, bagaimana ke depan desa-desa kita bisa lebih maju dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi tugas kita bersama. Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Semoga ke depan desa-desa di Anambas jauh lebih baik," pungkasnya.

Read More

Cegah Korupsi dari Tingkat Desa, KPK Resmikan Desa Sepempang Natuna Sebagai Percontohan

Desa Sepempang Kabupaten Natuna ditetapkan oleh KPK sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi Tahun 2026

TPP Kepri - Natuna : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebagai salah satu Desa Percontohan Antikorupsi. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel diwilayah perbatasan Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhardi, menyampaikan bahwa dari beberapa desa yang diusulkan, Desa Sepempang berhasil disetujui setelah dinilai memenuhi sejumlah kriteria dan indikator kesiapan yang ketat.

"Tahun ini kita mengajukan dua desa, yaitu Desa Sepempang dan Desa Semedang. Setelah melalui penilaian, Desa Sepempang yang disetujui oleh KPK," ujar Suhardi.

Suhardi menjelaskan, salah satu syarat utama dan faktor kunci terpilihnya Desa Sepempang adalah rekam jejak tata kelola keuangannya yang bersih.

"Desa yang diusulkan merupakan desa yang dinilai siap berdasarkan indikator yang ditetapkan. Syarat utamanya adalah tidak memiliki permasalahan dalam penggunaan dana desa," tegasnya.

Dengan penetapan ini, Desa Sepempang akan mendapatkan pembinaan intensif dari berbagai pihak, termasuk pendampingan langsung dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna. Pembinaan ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip good governance—mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, Suhardi berharap keberhasilan Desa Sepempang ini dapat memicu motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Natuna untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

"Melalui program ini, kami berharap akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin meningkat sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kami juga berharap tahun-tahun mendatang akan ada lebih banyak desa dari Natuna yang masuk sebagai percontohan serupa," pungkas Suhardi.

Penetapan ini menjadi langkah strategis KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Pemilihan Desa Sepempang bukanlah tanpa alasan. Desa yang berada di wilayah garda terdepan NKRI ini dinilai memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan dana desa secara terbuka serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Program Desa Antikorupsi yang digagas KPK ini mengusung lima indikator utama, yaitu:

1. Penguatan Tata Laksana: Penataan administrasi dan regulasi desa yang akuntabel.
2. Penguatan Pengawasan: Mendorong peran masyarakat dan badan permusyawaratan desa (BPD).
3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan yang cepat, tanpa pungli, dan transparan.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan warga dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa.
5. Kearifan Lokal: Penanaman nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam budaya kemasyarakatan.

Melalui penunjukan ini, Desa Sepempang diharapkan dapat menjadi role model (teladan) bagi desa-desa lain di Kabupaten Natuna maupun Kepulauan Riau pada umumnya. Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pencegahan korupsi tidak hanya berfokus dipusat pemerintahan, tetapi dibangun dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa.

Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat setempat menyambut positif penetapan ini dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang bersih dan bermartabat.

Read More

Gaung Hijrah 1448 H di Masjid Al-Falah Air Peluntan: Dari Pesan Jauhi Bohong dan Korupsi! Hingga Doa Bersama yang Khusyuk Menuju Kebaikan

 

Penyampaian Sambutan Pengurus Masjid  Pada Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

TPP SERASAN TIMUR – Air Ringau : Mengawali tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pengurus Masjid Al-Falah Kampung Air Peluntan, Kecamatan Serasan Timur, menggelar acara peringatan yang berlangsung khidmat, sejuk, dan penuh kebersamaan. Acara yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta puluhan warga ini dipandu secara apik oleh pembawa acara, Cici, yang membuka kegiatan dengan penuh kehangatan.

Tausyiah Said AL-Hidayat Pada Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hiriah

Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Fandi yang mewakili pengurus Masjid Al-Falah dalam penyampaiannya, Penetapan kalender Hijriah tidak lepas dari peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik atau sebuah pelarian dari intimidasi kaum kafir Quraisy. Lebih dari itu, hijrah adalah strategi besar, sebuah pengorbanan harta, tenaga, bahkan nyawa demi menegakkan tauhid dan membangun peradaban yang berkeadilan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan kita arti keteguhan iman, persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansar, serta pentingnya menata sistem sosial yang sehat berdasarkan syariat Islam.

Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Masjid Al-Falah
Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Dari peristiwa mulia ini, kita belajar tentang peran vital seorang pemimpin dalam masyarakat. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya pemimpin. Beliau mengayomi, bersikap adil, dan meletakkan kemaslahatan umat diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Ditingkat kecamatan maupun desa, para pemimpin—baik formal maupun informal—memiliki amanah berat untuk meneladani sifat Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu membawa masyarakatnya menuju arah yang lebih baik, mengentaskan kemiskinan, menjaga kedamaian, serta menjadi teladan dalam moral dan akhlak.

Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Masjid Al-Falah
Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Semangat hijrah pada esensinya adalah berkomitmen untuk meninggalkan segala larangan Allah menuju ketaatan yang utuh. Oleh karena itu, memasuki tahun baru 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan momentum untuk membersihkan diri dan lingkungan kita dari segala bentuk kemungkaran.

Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Masjid Al-Falah
Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Secara tegas, agama kita melarang keras tindakan korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi adalah bentuk kezaliman nyata yang merusak tatanan keadilan dan merampas hak-hak masyarakat kecil. Begitu pula dengan perilaku berbohong, menyebarkan fitnah, serta adu domba. Diera digital ini, lisan dan jemari kita harus dijaga agar tidak melahirkan hoaks yang bisa memecah belah silaturahmi diantara warga. Ingatlah, bahwa sekecil apa pun kebohongan dan kecurangan yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Azik Pada Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hiriah, Masjid Al-Falah, 19/6-2026 (Fandi)

Sebagai penutup, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, hingga aparat keamanan untuk terus bersinergi. Mari kita bangun daerah kita dengan fondasi kejujuran, transparansi, dan gotong royong. Semoga ditahun 1448 Hijriah ini, Allah SWT menjauhkan kita dari segala bala bencana, moral yang rusak, dan melimpahkan keberkahan yang melimpah bagi seluruh masyarakat Serasan Timur. Mari kita jadikan tahun 1448 Hijriah ini sebagai lembaran bersih. Lucuti ego kita, perkuat saf-saf shalat kita, dan tingkatkan kepedulian sosial kita kepada tetangga sekitar. Insha Allah, jika moral kita berhijrah menjadi lebih baik, keberkahan dari langit dan bumi akan Allah curahkan untuk tanah Serasan Timur yang kita cintai ini."

Kata Sambutan Hasbullah Sekcam Serasan Timur Pada Peringatan
Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Read More

Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Masjid Al-Falah & Warga Kampung Air Peluntan Gelar Peringatan Dengan Khidmat dan Penuh Pencerahan

Tausyiah Said Alhidayat Pada Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hiriah
Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

TPP SERASAN TIMUR –  Air Ringau : Mengawali tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pengurus Masjid Al-Falah Kampung Air Peluntan, Kecamatan Serasan Timur, menggelar acara peringatan yang berlangsung khidmat, sejuk, dan penuh kebersamaan. Acara yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta puluhan warga ini dipandu secara apik oleh pembawa acara, Cici, yang membuka kegiatan dengan penuh kehangatan.

Lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan secara merdu oleh Azik mengawali kekhusyukan malam pergantian tahun baru Islam tersebut. Getaran ayat-ayat suci berhasil membawa suasana masjid menjadi begitu tenang dan menyentuh hati para jamaah yang hadir.

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Azik Pada Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hiriah, Masjid Al-Falah, 19/6-2026 (Fandi)

Dalam sesi sambutan, Fandi selaku perwakilan dari Pengurus Masjid Al-Falah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran seluruh unsur masyarakat, mulai dari pihak kecamatan hingga Babinsa. Beliau berharap Masjid Al-Falah bisa terus menjadi pusat syiar Islam dan pemersatu warga.

Penyampaian Sambutan Pengurus Masjid  Pada Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Apresiasi juga datang dari pemerintah kecamatan yang disampaikan langsung oleh Sekcam Serasan Timur, Hasbullah. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat sinergi antara umara dan ulama, serta menjadikan momentum tahun baru ini untuk melakukan evaluasi diri demi kemajuan daerah.

Kata Sambutan Hasbullah Sekcam Serasan Timur Pada Peringatan
Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Acara inti yang paling dinantikan adalah tausiyah agama yang disampaikan oleh Penghulu KUA Serasan Timur, Ustadz Said Alhidayat. Dengan gaya penyampaian yang segar, komunikatif, dan diselingi guyonan khas yang menghibur tanpa menghilangkan esensi nilai agama, beliau berhasil menghidupkan suasana masjid dan membuat jamaah tetap fokus mendengarkan.

Tausyiah Said Alhidayat Pada Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hiriah
Masjid Al-Falah Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Sebagai penutup rangkaian acara, H. Salman B. memimpin pembacaan doa bersama secara khusyuk. Seluruh jamaah tertunduk sembari mengaminkan doa, memohon perlindungan, keberkahan, serta ampunan kepada Allah SWT agar ditahun 1448 Hijriah ini, Kampung Air Peluntan dan Serasan Timur secara umum dijauhkan dari marabahaya dan dilimpahi kemakmuran.

Acara Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Masjid Al-Falah
Kp. Air Peluntan, 19/6-2026, Fandi.

Read More

Sinergi Amankan Kuota: Kecamatan Serasan Timur Gelar Sosialisasi Ketat Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran

Hasbullah Sekcam Serasan Timur & Pramudya Ananta Kasi PMD pada Rapat Sinergi
Pemerintah Kecamatan Serasan Timur Bersama Nelayan, 12-6/2026, Sumber : Fandi

TPP SERASAN TIMUR - NATUNA : Pemerintah Kecamatan Serasan Timur menggelar rapat sosialisasi krusial terkait mekanisme dan regulasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi sektor perikanan tangkap. Kegiatan yang berlangsung diruang rapat Kantor Kecamatan Serasan Timur ini diinisiasi untuk memetakan kembali kebutuhan riil serta memastikan kuota solar subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah dapat terserap secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Serasan Timur, Hasbullah. Dalam sambutan pembukanya, Hasbullah menegaskan bahwa penataan administrasi BBM subsidi bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi nelayan lokal diwilayah perbatasan agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"BBM bersubsidi ini adalah hak rakyat kecil, khususnya para nelayan kita di Serasan Timur yang ruang gerak ekonominya sangat bergantung pada ketersediaan solar. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa penyaluran ditingkat pangkalan harus berjalan sesuai regulasi yang ketat. Pemerintah kecamatan memegang komitmen penuh untuk mengawal ini agar tidak ada lagi kelangkaan akibat administrasi yang semrawut," ujar Hasbullah dalam pernyataannya.

Pengetatan Regulasi dan Persyaratan Administrasi

Materi teknis dan pemetaan kuota disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) Kecamatan Serasan Timur, Pramudya Ananta. Dalam paparannya, Pramudya membedah rasio antara kuota yang tersedia dengan grafik kebutuhan riil nelayan di seluruh desa dampingan. Ia menggarisbawahi bahwa setiap liter solar subsidi yang keluar harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen hukum yang sah.

Rapat Sinergi Pemerintah Kecamatan Serasan Timur Bersama Nelayan, 12-6/2026, Sumber : Fandi

Pramudya menjelaskan, berdasarkan regulasi terbaru dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan diwajibkan melengkapi enam instrumen dokumen utama untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Subsidi. Dokumen tersebut meliputi:

1. Identitas Nelayan (KTP/KK): Sebagai basis data validasi domisili dan profesi riil.
2. Kartu e-KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan): Sebagai identitas tunggal profesi kelautan yang terintegrasi dipusat.
3. e-BKP (Bukti Pencatatan Kapal Elektronik): Untuk memverifikasi kapasitas mesin kapal dibawah 5 Gross Tonnage (GT).
4. e-Pas Kecil: Sebagai sertifikat kebangsaan kapal dan bukti legalitas keselamatan berlayar.
5. NIB (Nomor Induk Berusaha): Dokumen legalitas usaha mikro yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha mandiri.
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  adalah nomor identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Nomor ini digunakan sebagai tanda pengenal dalam mengurus segala administrasi perpajakan.

"Kami menemukan dilapangan banyak nelayan yang mengeluh tidak kebagian kuota, setelah dicek ternyata semua dokumen mereka sudah kedaluwarsa atau bahkan belum terdaftar. Kita harus bermigrasi ke sistem digital ini. Jika keenam syarat ini terpenuhi, data akan langsung dikunci disistem dan hak solar subsidi nelayan dipastikan aman," tegas Pramudya Ananta.

Rapat Sinergi Pemerintah Kecamatan Serasan Timur Bersama Nelayan, 12-6/2026, Sumber : Fandi

Langkah Tindak Lanjut

Melalui rapat sosialisasi ini, Pemerintah Kecamatan Serasan Timur bersama pendamping desa dan perwakilan kelompok nelayan sepakat untuk segera membuka posko fasilitasi administrasi ditingkat desa. Langkah jemput bola ini diambil untuk membantu para nelayan yang kesulitan melakukan penginputan data administrasi tersebut secara mandiri karena keterbatasan jaringan internet.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperketat pengawasan di pangkalan BBM kompak. Diharapkan dengan sinergi administrasi yang rapi, pemanfaatan energi subsidi diwilayah perbatasan Kabupaten Natuna pada tahun anggaran berjalan ini dapat mendorong produktivitas ekonomi pesisir secara maksimal dan berkeadilan.

Read More

Pesan Mendes Yandri Setelah Kirim 200 Pemuda ke Jepang : Tingkatkan Kemampuan Belajar & Wawasan, Cari Pengalaman & Pekerjaan, Setelah Pulang Bangun Desa untuk Bangun Indonesia

Mendes PDT, Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta

Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

TPP Kepri - Jakarta : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

"Yandri mengatakan 200 pemuda ini berasal dari berbagai desa di 15 provinsi di Indonesia. Nantinya di Jepang, para pemuda bakal peroleh kesempatan belajar dan menimba pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan.

"Kami berharap mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman dan ilmu yang diperoleh di Jepang diharapkan dapat diterapkan untuk membangun desa-desa di tanah air," ujar Yandri, Kamis (11/6/2026).

Indonesia memiliki potensi besar dengan miliki 75.266 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa ekspor, desa wisata, desa energi, desa swasembada air, serta berbagai sektor produktif lainnya. Program ini menjadi bagian dari upaya Kemendes dalam menjalankan berbagai aksi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain program pengiriman pemuda ke Jepang, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut diumumkan pemberian kuota awal sebanyak 500 beasiswa bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Foto : Dokumen Istimewa

Menurut Yandri "Keberhasilan pembangunan desa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan elemen masyarakat lainnya."

Program ini juga sejalan Asta Cita ke Enam Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas pemuda desa. Raffi Ahmad mendukung Kementerian Desa memberikan kesempatan luas bagi generasi muda untuk berkembang dan belajar ditingkat internasional.

"Pemuda desa memiliki peran besar dalam masa depan bangsa. Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman di Jepang, mereka diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing dan menciptakan manfaat bagi masyarakat," kata Raffi.

Turut hadir Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Arthindo Group M Rasyid Rajasa, Direktur Kurma Adzwa Farm Ikhsan Davit dan perwakilan perusahaan.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Read More

Garda Terdepan Desa, TPP Kemendes PDT Kepri Siap Kawal BUMDes hingga Program Prioritas Nasional

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

TAPM Kepri - TANJUNGPINANG : Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen penuhnya untuk menjadi motor penggerak kemandirian desa. Dalam era pembangunan modern saat ini, sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah daerah dan para pendamping desa dilapangan dinilai sebagai instrumen paling krusial demi mengikis ketimpangan tata kelola administrasi sekaligus melejitkan potensi ekonomi dikawasan perdesaan.

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Koordinator TAPM Provinsi Kepri, Muhamad Irfan, saat bertindak sebagai narasumber dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara tersebut dihelat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026). Forum strategis ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri dengan mengusung tema besar “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Di hadapan ribuan peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual, Muhamad Irfan memaparkan visi besar pendampingan desa yang selaras dengan instruksi Kementerian Desa. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran TPP di Bumi Segantang Lada siap memasang badan dan mencurahkan seluruh kapasitasnya untuk mengawal berbagai kebijakan prioritas.

"Tenaga Pendamping Profesional se-Kepulauan Riau berada dalam posisi siap tempur untuk terus berkolaborasi erat dengan jajaran pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, hingga ketingkat desa. Tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan melekat demi mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di desa," ujar Irfan dengan tegas.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Lebih lanjut, Irfan merinci instruksi dari Menteri Desa terkait fokus kerja para pendamping dilapangan. Sesuai dengan arahan pusat, Pendamping Desa kini memiliki kewajiban mutlak untuk menguasai dan mengawal program-program strategis nasional secara mendalam. Tiga pilar utama yang wajib diakselerasi kinerjanya adalah optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta pelaksanaan program strategis nasional Membangun Bersama Guna (MBG).

Menurut Irfan, dengan menempatkan Pendamping Desa sebagai garda terdepan di tengah-tengah masyarakat, proses transformasi ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendamping tidak boleh pasif, melainkan harus aktif mendeteksi kendala, mencarikan solusi tata kelola, dan mendorong lahirnya inovasi usaha desa. Fokus utamanya adalah mendongkrak pendapatan riil masyarakat, memangkas angka kemiskinan ekstrem, dan memicu lahirnya kemandirian fiskal desa agar tidak melulu bergantung pada kucuran dana stimulan pusat.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Rakorda ini dinilai Irfan sebagai momentum luar biasa karena mampu mempertemukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang dalam pidatonya juga mengakui adanya kesenjangan (disparitas) kapasitas aparatur dan kelembagaan desa dalam hal pengelolaan administrasi dan koordinasi kewilayahan. Sinergi pandangan antara Wagub dan TAPM ini mempertegas bahwa peningkatan kapasitas SDM desa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Komitmen yang lahir dari forum ini tidak akan berhenti ditingkat daerah saja. Irfan memastikan bahwa hasil diskusi, peta kendala, serta rumusan solusi taktis yang lahir dari Rakorda Kepri 2026 ini akan dirangkum secara komprehensif. Dokumen tersebut nantinya akan dibawa langsung ketingkat pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis guna mempercepat akselerasi pembangunan kawasan kepulauan di Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Kegiatan berskala besar ini diikuti oleh 1.429 peserta yang mencakup perwakilan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 275 desa se-Kepri secara hybrid. Turut menyaksikan secara virtual para bupati se-Provinsi Kepri, serta dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Kepri, Mindoko dan Munawwir.

Read More

Kolaborasi Pemerintah Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa Jadi Kunci Kemajuan Desa di Kepri

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

TAPM KEPRI – Tanjung Pinang : Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau Muhamad Irfan, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengusung tema “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Rakorda ini menjadi forum strategis dalam membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, perwakilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dengan peserta hadir secara langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten di Kepri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau - Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.

“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa di Kepulauan Riau.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Irfan juga menegaskan bahwa Kolaborasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa jadi kunci kemajuan desa di Kepri.

"Tenaga Pendamping Profesional se Kepulauan Riau siap untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah sebagaimana tugas dan fungsi yang telah di amanahkan untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan guna mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di Desa. Sesuai arahan Menteri Desa yang menekankan bahwa Pendamping Desa wajib mengawal program prioritas nasional, secara khusus menguasai Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program Membangun Bersama Guna (MBG). Pendamping Desa diposisikan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian Desa.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Tentu hasil Rakorda ini akan dibawa ke Musyawarah Tingkat Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau. Turut hadir secara virtual para bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, para kepala desa, serta jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kepri.

Hadir pula Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri Mindoko dan Munawwir.

Read More

Dana Desa Kepri Dipangkas 64 Persen (%), Pesan Wagub Nyanyang : Dorong Aparatur Desa Lebih Inovatif dan Mandiri

Pesan Wagub Nyanyang menekankan agar pemerintah desa lebih inovatif dan adaptif,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri

TPP Kepri - Tanjungpinang : Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kawasan perdesaan pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kepri mengalami penurunan drastis hingga 64 persen dibandingkan tahun 2025 sebelumnya. Saat ini, total stimulus anggaran yang dikucurkan hanya menyentuh angka Rp77,76 miIiar yang harus didistribusikan secara merata kepada 275 desa diseluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Menyikapi fenomena penurunan anggaran yang sangat signifikan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi alasan untuk mengendorkan semangat membangun daerah dari pinggiran. Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh Wagub Nyanyang saat hadir dan bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (25/5/2026).

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

“Penurunan alokasi dana dari pusat ini memang menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Namun, pemangkasan anggaran ini sama sekali tidak boleh melemahkan api semangat kita untuk memajukan desa. Justru, kondisi sulit ini harus kita jadikan momentum emas untuk memacu dan memperkuat kapasitas aparatur desa agar berpikir lebih inovatif, responsif, adaptif, serta piawai dalam mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” ujar Nyanyang dihadapan para peserta.

Rakorda yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri ini mengusung tema yang sangat relevan dengan dinamika saat ini, yaitu “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.” Forum ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan multi-level antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, jajaran aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Sebanyak 1.429 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta pemangku kepentingan terkait dari 275 desa ikut ambil bagian dalam menyukseskan agenda tahunan ini. Mengingat letak geografis Kepri yang didominasi lautan dan kepulauan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik secara langsung diibu kota provinsi serta akses virtual dari berbagai pelosok daerah.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menggarisbawahi bahwa tuntutan terhadap desa saat ini telah bergeser. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang dituntut untuk mandiri secara ekonomi, akuntabel dalam administrasi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkesimbanungan. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya fakta bahwa kesenjangan kualitas dan kapasitas antarsumber daya manusia (SDM) perangkat desa serta BPD dilapangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi yang transparan, pengembangan jejaring kerja sama antardesa dalam aspek ekonomi, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai instrumen kunci agar roda pembangunan desa tetap berputar optimal ditengah keterbatasan dana.

Menariknya, Wagub Nyanyang juga berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah ini hingga ketingkat nasional. Hasil rumusan serta rekomendasi taktis dari Rakorda ini dipastikan akan dibawa langsung ke Musyawarah Pusat. Langkah konkret ini diambil agar pemerintah pusat memahami kebutuhan riil wilayah kepulauan dan dapat melahirkan regulasi serta kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Di akhir pidatonya, Nyanyang mengajak seluruh elemen pemerintahan desa untuk membuang ego sektoral dan mempererat sinergitas. "Mari kita jadikan momentum Rakorda 2026 ini untuk merapatkan barisan, memastikan setiap desa di Kepulauan Riau bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, maju, dan memiliki daya saing yang tinggi dikancah nasional," pungkasnya.

Agenda besar ini turut disaksikan secara virtual oleh para bupati se-Provinsi Kepri. Dilokasi acara, tampak hadir mendampingi Wagub antara lain Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri, Mindoko dan Munawir.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Read More