Pesan Mendes Yandri Setelah Kirim 200 Pemuda ke Jepang : Tingkatkan Kemampuan Belajar & Wawasan, Cari Pengalaman & Pekerjaan, Setelah Pulang Bangun Desa untuk Bangun Indonesia

Mendes PDT, Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta

Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

TPP Kepri - Jakarta : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara resmi mengukuhkan 200 peserta Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

"Yandri mengatakan 200 pemuda ini berasal dari berbagai desa di 15 provinsi di Indonesia. Nantinya di Jepang, para pemuda bakal peroleh kesempatan belajar dan menimba pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan.

"Kami berharap mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman dan ilmu yang diperoleh di Jepang diharapkan dapat diterapkan untuk membangun desa-desa di tanah air," ujar Yandri, Kamis (11/6/2026).

Indonesia memiliki potensi besar dengan miliki 75.266 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa ekspor, desa wisata, desa energi, desa swasembada air, serta berbagai sektor produktif lainnya. Program ini menjadi bagian dari upaya Kemendes dalam menjalankan berbagai aksi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain program pengiriman pemuda ke Jepang, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat desa. Dalam kesempatan tersebut diumumkan pemberian kuota awal sebanyak 500 beasiswa bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Foto : Dokumen Istimewa

Menurut Yandri "Keberhasilan pembangunan desa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan elemen masyarakat lainnya."

Program ini juga sejalan Asta Cita ke Enam Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas pemuda desa. Raffi Ahmad mendukung Kementerian Desa memberikan kesempatan luas bagi generasi muda untuk berkembang dan belajar ditingkat internasional.

"Pemuda desa memiliki peran besar dalam masa depan bangsa. Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman di Jepang, mereka diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing dan menciptakan manfaat bagi masyarakat," kata Raffi.

Turut hadir Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Arthindo Group M Rasyid Rajasa, Direktur Kurma Adzwa Farm Ikhsan Davit dan perwakilan perusahaan.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Read More

Garda Terdepan Desa, TPP Kemendes PDT Kepri Siap Kawal BUMDes hingga Program Prioritas Nasional

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

TAPM Kepri - TANJUNGPINANG : Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen penuhnya untuk menjadi motor penggerak kemandirian desa. Dalam era pembangunan modern saat ini, sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah daerah dan para pendamping desa dilapangan dinilai sebagai instrumen paling krusial demi mengikis ketimpangan tata kelola administrasi sekaligus melejitkan potensi ekonomi dikawasan perdesaan.

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung oleh Koordinator TAPM Provinsi Kepri, Muhamad Irfan, saat bertindak sebagai narasumber dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara tersebut dihelat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5/2026). Forum strategis ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri dengan mengusung tema besar “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Di hadapan ribuan peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual, Muhamad Irfan memaparkan visi besar pendampingan desa yang selaras dengan instruksi Kementerian Desa. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran TPP di Bumi Segantang Lada siap memasang badan dan mencurahkan seluruh kapasitasnya untuk mengawal berbagai kebijakan prioritas.

"Tenaga Pendamping Profesional se-Kepulauan Riau berada dalam posisi siap tempur untuk terus berkolaborasi erat dengan jajaran pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, hingga ketingkat desa. Tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan melekat demi mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di desa," ujar Irfan dengan tegas.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Lebih lanjut, Irfan merinci instruksi dari Menteri Desa terkait fokus kerja para pendamping dilapangan. Sesuai dengan arahan pusat, Pendamping Desa kini memiliki kewajiban mutlak untuk menguasai dan mengawal program-program strategis nasional secara mendalam. Tiga pilar utama yang wajib diakselerasi kinerjanya adalah optimalisasi Koperasi Desa (Kopdes), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta pelaksanaan program strategis nasional Membangun Bersama Guna (MBG).

Menurut Irfan, dengan menempatkan Pendamping Desa sebagai garda terdepan di tengah-tengah masyarakat, proses transformasi ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Pendamping tidak boleh pasif, melainkan harus aktif mendeteksi kendala, mencarikan solusi tata kelola, dan mendorong lahirnya inovasi usaha desa. Fokus utamanya adalah mendongkrak pendapatan riil masyarakat, memangkas angka kemiskinan ekstrem, dan memicu lahirnya kemandirian fiskal desa agar tidak melulu bergantung pada kucuran dana stimulan pusat.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Rakorda ini dinilai Irfan sebagai momentum luar biasa karena mampu mempertemukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang dalam pidatonya juga mengakui adanya kesenjangan (disparitas) kapasitas aparatur dan kelembagaan desa dalam hal pengelolaan administrasi dan koordinasi kewilayahan. Sinergi pandangan antara Wagub dan TAPM ini mempertegas bahwa peningkatan kapasitas SDM desa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Komitmen yang lahir dari forum ini tidak akan berhenti ditingkat daerah saja. Irfan memastikan bahwa hasil diskusi, peta kendala, serta rumusan solusi taktis yang lahir dari Rakorda Kepri 2026 ini akan dirangkum secara komprehensif. Dokumen tersebut nantinya akan dibawa langsung ketingkat pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis guna mempercepat akselerasi pembangunan kawasan kepulauan di Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Kegiatan berskala besar ini diikuti oleh 1.429 peserta yang mencakup perwakilan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 275 desa se-Kepri secara hybrid. Turut menyaksikan secara virtual para bupati se-Provinsi Kepri, serta dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Kepri, Mindoko dan Munawwir.

Read More

Kolaborasi Pemerintah Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa Jadi Kunci Kemajuan Desa di Kepri

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

TAPM KEPRI – Tanjung Pinang : Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau Muhamad Irfan, menghadiri sekaligus menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/5).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tersebut mengusung tema “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.”

Rakorda ini menjadi forum strategis dalam membangun koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terpadu dan berkelanjutan.

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, perwakilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta unsur terkait lainnya dari 275 desa se-Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid dengan peserta hadir secara langsung maupun virtual dari seluruh kabupaten di Kepri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau - Nyanyang menegaskan bahwa desa saat ini dituntut menjadi lebih mandiri, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat disparitas kapasitas aparatur desa dan BPD dalam pengelolaan administrasi, koordinasi kewilayahan, hingga optimalisasi kelembagaan desa.

“Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala di daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah taktis dalam memperkuat pembangunan desa ke depan,” ujar Nyanyang.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Ia menambahkan, penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan optimal dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, Nyanyang mengajak seluruh peserta Rakorda untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan desa di Kepulauan Riau.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Riau, Irfan juga menegaskan bahwa Kolaborasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Desa bersama Tenaga Pendamping Profesional Desa jadi kunci kemajuan desa di Kepri.

"Tenaga Pendamping Profesional se Kepulauan Riau siap untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah sebagaimana tugas dan fungsi yang telah di amanahkan untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan guna mewujudkan cita-cita besar pembangunan yang ada di Desa. Sesuai arahan Menteri Desa yang menekankan bahwa Pendamping Desa wajib mengawal program prioritas nasional, secara khusus menguasai Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program Membangun Bersama Guna (MBG). Pendamping Desa diposisikan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kemandirian Desa.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Tentu hasil Rakorda ini akan dibawa ke Musyawarah Tingkat Pusat sebagai rekomendasi kebijakan strategis percepatan pembangunan desa di Provinsi Kepulauan Riau. Turut hadir secara virtual para bupati se-Provinsi Kepulauan Riau, para kepala desa, serta jajaran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kepri.

Hadir pula Kepala Dinas PMD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepri Misbardi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri Mindoko dan Munawwir.

Read More

Dana Desa Kepri Dipangkas 64 Persen (%), Pesan Wagub Nyanyang : Dorong Aparatur Desa Lebih Inovatif dan Mandiri

Pesan Wagub Nyanyang menekankan agar pemerintah desa lebih inovatif dan adaptif,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri

TPP Kepri - Tanjungpinang : Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kawasan perdesaan pada tahun anggaran 2026. Alokasi Dana Desa untuk wilayah Kepri mengalami penurunan drastis hingga 64 persen dibandingkan tahun 2025 sebelumnya. Saat ini, total stimulus anggaran yang dikucurkan hanya menyentuh angka Rp77,76 miIiar yang harus didistribusikan secara merata kepada 275 desa diseluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Menyikapi fenomena penurunan anggaran yang sangat signifikan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa keterbatasan finansial tidak boleh menjadi alasan untuk mengendorkan semangat membangun daerah dari pinggiran. Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh Wagub Nyanyang saat hadir dan bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Acara strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (25/5/2026).

Wagub Nyanyang menjadi keynote speaker pada Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur
dan Kelembagaan Desa se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didampingi TAPM Kepri Muhammad Irfan,
Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

“Penurunan alokasi dana dari pusat ini memang menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Namun, pemangkasan anggaran ini sama sekali tidak boleh melemahkan api semangat kita untuk memajukan desa. Justru, kondisi sulit ini harus kita jadikan momentum emas untuk memacu dan memperkuat kapasitas aparatur desa agar berpikir lebih inovatif, responsif, adaptif, serta piawai dalam mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki,” ujar Nyanyang dihadapan para peserta.

Rakorda yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri ini mengusung tema yang sangat relevan dengan dinamika saat ini, yaitu “Integrasi Tiga Pilar Pembinaan: Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Akuntabel, Kerjasama Strategis, dan Lembaga Desa yang Berdaya Saing.” Forum ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan pembangunan multi-level antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, jajaran aparatur desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Foto Bersama Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Sebanyak 1.429 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta pemangku kepentingan terkait dari 275 desa ikut ambil bagian dalam menyukseskan agenda tahunan ini. Mengingat letak geografis Kepri yang didominasi lautan dan kepulauan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik secara langsung diibu kota provinsi serta akses virtual dari berbagai pelosok daerah.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menggarisbawahi bahwa tuntutan terhadap desa saat ini telah bergeser. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang dituntut untuk mandiri secara ekonomi, akuntabel dalam administrasi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkesimbanungan. Kendati demikian, ia tidak menampik adanya fakta bahwa kesenjangan kualitas dan kapasitas antarsumber daya manusia (SDM) perangkat desa serta BPD dilapangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Ogi Diskominfo Kepri 

Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi yang transparan, pengembangan jejaring kerja sama antardesa dalam aspek ekonomi, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai instrumen kunci agar roda pembangunan desa tetap berputar optimal ditengah keterbatasan dana.

Menariknya, Wagub Nyanyang juga berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah ini hingga ketingkat nasional. Hasil rumusan serta rekomendasi taktis dari Rakorda ini dipastikan akan dibawa langsung ke Musyawarah Pusat. Langkah konkret ini diambil agar pemerintah pusat memahami kebutuhan riil wilayah kepulauan dan dapat melahirkan regulasi serta kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Provinsi Kepri.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan

Di akhir pidatonya, Nyanyang mengajak seluruh elemen pemerintahan desa untuk membuang ego sektoral dan mempererat sinergitas. "Mari kita jadikan momentum Rakorda 2026 ini untuk merapatkan barisan, memastikan setiap desa di Kepulauan Riau bangkit menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, maju, dan memiliki daya saing yang tinggi dikancah nasional," pungkasnya.

Agenda besar ini turut disaksikan secara virtual oleh para bupati se-Provinsi Kepri. Dilokasi acara, tampak hadir mendampingi Wagub antara lain Kepala Dinas PMD-Dukcapil Kepri Misbardi, Koordinator Program P3MD Kepri Muhammad Irfan, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Nurasyiah Harahap, Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Febby Kurnia, serta jajaran Tenaga Ahli P3MD Provinsi Kepri, Mindoko dan Munawir.

Rakorda Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa
se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin 25/5-2026, Sumber : Muhammad Irfan 

Read More

Revolusi Kesehatan di Desa Air Nusa: Implementasi ILP Ubah Wajah Posyandu Menjadi Pusat Layanan Siklus Hidup

Foto Bersama Petugas, Kader Kesehatan Desa Air Nusa Pada Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi 29/4-2026.

TPP Kepri - SERASAN TIMUR : Gedung Rubelmas Desa Air Nusa menjadi saksi bisu transformasi fundamental layanan kesehatan dasar diwilayah perbatasan. Dalam rangka memperingati Hari Posyandu Nasional, Pemerintah Desa Air Nusa bersama Puskesmas Serasan Timur meluncurkan secara penuh Integrasi Layanan Primer (ILP). Kebijakan ini secara resmi mengakhiri era Posyandu yang hanya fokus pada balita, bertransformasi menjadi Posyandu Terpadu yang melayani warga berdasarkan seluruh siklus hidup.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan kesehatan di Kepulauan Natuna, di mana akses layanan medis sering terhambat geografis. Dengan ILP, sistem kesehatan kini "menjemput bola" dengan menyediakan skrining kesehatan komprehensif di satu titik koordinasi.

Kegiatan Pendaftaran dari Kegiatan Hari Posyandu Nasional, Fandi 29/4-2026.

Alur Pelayanan: Presisi Data dan Deteksi Dini

Kegiatan dimulai dengan prosedur birokrasi kesehatan yang ketat. Setiap warga diwajibkan melalui lima meja layanan yang terorganisir:

1. Registrasi Digital & Manual: Pencatatan identitas berbasis wilayah untuk memetakan kerentanan kesehatan per dusun.
2. Skrining Antropometri: Pengukuran presisi berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut sebagai indikator awal risiko metabolik.
3. Laboratorium On-The-Spot: Bukan sekadar pemeriksaan fisik, petugas melakukan intervensi medis berupa cek kadar gula darah sewaktu (GDS), total kolesterol, dan asam urat (AU).
4. Intervensi Farmasi & Konsultasi: Pemberian obat-obatan sesuai indikasi klinis serta edukasi spesifik mengenai diet rendah purin dan manajemen glikemik.
5. Pencatatan Pelaporan (SP2TP): Data hasil pemeriksaan langsung diintegrasikan ke dalam laporan bulanan Puskesmas untuk memantau tren penyakit tidak menular (PTM) di Desa Air Nusa.

Kegiatan Penimbangan Lansia dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Komitmen Pemangku Kebijakan

Kepala Puskesmas Serasan Timur menegaskan bahwa ILP adalah solusi atas tumpang tindihnya program kesehatan selama ini.

"Selama ini pelayanan kita terkotak-kotak. Lewat ILP di Posyandu Terpadu ini, kita melakukan standarisasi. Ibu hamil dipantau risikonya, remaja dicek anemianya, dan lansia dikontrol fungsi organ tubuhnya. Ini adalah benteng pertama kita untuk mencegah komplikasi medis yang lebih berat di masa depan."

Kegiatan Penimbangan Lansia dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Petugas Kesehatan Puskesmas Serasan Timur menyoroti aspek teknis di lapangan.

"Fokus kami hari ini adalah akurasi skrining. Dengan cek gula darah dan kolesterol secara massal, kita bisa memetakan siapa saja warga Air Nusa yang masuk kategori 'lampu kuning'. Kami tidak hanya memberi obat, tapi mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya deteksi dini sebelum gejala klinis muncul."

Kegiatan Penimbangan Lansia, Balita dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Kepala Desa Air Nusa menutup dengan pernyataan politis dan strategis terkait dukungan anggaran desa.

"Kami di Desa Air Nusa tidak ingin lagi melihat warga hanya berobat saat sudah parah. Gedung Rubelmas ini kami fungsikan maksimal untuk kegiatan ILP. Saya instruksikan kepada seluruh kader untuk memastikan setiap keluarga melakukan pendaftaran dan skrining. Desa siap menyinergikan Dana Desa untuk mendukung operasional Posyandu Terpadu ini demi mewujudkan masyarakat yang produktif dan bebas stunting serta PTM."

Kegiatan Cek Kesehatan, Pemberian Obat dan Edukasi pada Lansia, Balita dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Analisis Dampak

Peringatan Hari Posyandu Nasional kali ini memberikan pesan kuat: Posyandu bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi, melainkan institusi deteksi dini yang memegang peranan krusial dalam ketahanan kesehatan nasional di tingkat tapak. Dengan data yang dihasilkan dari kegiatan di Desa Air Nusa ini, Pemerintah Kecamatan kini memiliki basis data yang lebih tajam untuk melakukan intervensi kesehatan sepanjang tahun 2026.

Read More

Wujudkan Indonesia Sehat melalui ILP: Peringatan Hari Posyandu Nasional di Desa Air Nusa Berlangsung Meriah

Foto Bersama Petugas, Kader Kesehatan Desa Air Nusa Pada Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi 29/4-2026.

TPP Kepri - Air Nusa : Semangat menuju masyarakat sehat terpancar di Gedung Rubelmas, Desa Air Nusa, saat Pemerintah Desa bersama Puskesmas Kecamatan Serasan Timur menggelar peringatan Hari Posyandu Nasional Rabu (29/4-2026). Kegiatan ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan sebuah aksi nyata melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam wadah Posyandu Terpadu.

Kegiatan Pendaftaran dari Kegiatan Hari Posyandu Nasional, Fandi 29/4-2026.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Serasan Timur mulai dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Desa Air Nusa, staf medis dari Puskesmas, serta para kader Posyandu yang menjadi ujung tombak kesehatan di desa. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Integrasi Layanan Primer: Melayani Sepanjang Siklus Hidup.

Berbeda dengan kegiatan Posyandu konvensional yang identik dengan balita, peringatan kali ini memperkenalkan konsep ILP. Layanan kesehatan diatur sedemikian rupa untuk melayani masyarakat berdasarkan siklus hidup. Mulai dari pemantauan kesehatan Ibu Hamil, pendampingan kesehatan remaja, hingga pemeliharaan kualitas hidup para lansia.

Kegiatan Penimbangan Lansia dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Alur kegiatan dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan maksimal. Masyarakat yang hadir di Gedung Rubelmas diarahkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah data terverifikasi, peserta mengikuti proses pengukuran dan penimbangan berat badan serta tinggi badan. Data-data tersebut kemudian dicatat oleh petugas dan kader guna penyusunan laporan kesehatan desa yang akurat.

Puncak dari kegiatan ini adalah layanan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan cek laboratorium sederhana, seperti kadar gula darah, kolesterol, serta asam urat. Tidak hanya pemeriksaan, warga yang terindikasi memiliki keluhan kesehatan langsung diberikan obat-obatan sesuai diagnosa serta mendapatkan edukasi kesehatan personal dari petugas Puskesmas.

Kegiatan Penimbangan Lansia dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Suara dari Para Pemangku Kebijakan

Kepala Puskesmas Serasan Timur, dalam sambutannya menekankan pentingnya perubahan paradigma kesehatan melalui ILP. 

"Hari Posyandu Nasional tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat Integrasi Layanan Primer. Dengan ILP, kita tidak lagi bekerja secara terfragmentasi. Semua layanan mulai dari ibu hamil hingga lansia terintegrasi dalam satu pintu Posyandu Terpadu. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun siklus hidup warga yang terlewatkan dari pengawasan medis," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, petugas kesehatan Puskesmas Serasan Timur menambahkan bahwa edukasi adalah kunci.

"Pemeriksaan fisik dan pemberian obat memang penting, namun yang jauh lebih krusial adalah edukasi. Kami memberikan pemahaman tentang pola makan dan gaya hidup sehat agar penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi dapat kita tekan sejak dini di wilayah kerja kami."

Kegiatan Penimbangan Lansia, Balita dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Di sisi lain, Kepala Desa Air Nusa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat.

"Pemerintah Desa Air Nusa sangat mendukung penuh transformasi kesehatan ini. Gedung Rubelmas hari ini menjadi saksi betapa antusiasnya warga kami untuk sehat. Kami berharap kolaborasi dengan Puskesmas dan pihak Kecamatan ini terus berlanjut. Bagi kami, kesehatan warga adalah aset utama pembangunan desa. Jika warganya sehat, maka Desa Air Nusa akan jauh lebih produktif," tegas Kepala Desa.

Harapan Masa Depan

Kegiatan ini ditutup dengan sesi konsultasi terbuka dan pembagian makanan tambahan bergizi. Antusiasme warga yang hadir dari berbagai usia menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan mulai tumbuh subur di Desa Air Nusa.

Kegiatan Pengecekan Kesehatan, Pemberian Obat dan Eduasi pada Lansia, Balita dan Anak Pada Kegiatan Peringatan Hari Posyandu Nasional, Fandi (29/4-2026).

Melalui peringatan Hari Posyandu Nasional ini, diharapkan Posyandu Terpadu dengan sistem ILP dapat menjadi standar baru pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Kecamatan Serasan Timur. Dengan pencatatan yang rapi, pemeriksaan yang rutin, dan edukasi yang konsisten, visi menuju Indonesia Emas dengan masyarakat yang sehat dan tangguh bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang sedang dibangun dari tingkat desa.

Read More

Cegah Temuan Audit, Desa Arung Ayam Gelar Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Akuntabel

Seluruh Peserta Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

TPP Kepri - Arung Ayam : Pemerintahan Desa Arung Ayam menggelar kegiatan pelatihan teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ditingkat desa guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan negara. Kegiatan yang dipusatkan digedung pertemuan desa ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko hukum dan administratif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Penyampaian Kadis DPMD Natuna Suhadi dalam Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Arung Ayam, Asmadi. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. "Pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar setiap rupiah Dana Desa yang kita belanjakan untuk material atau jasa pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara sah dimata hukum," ujar Asmadi.

Urgensi Lapangan dan Risiko Hukum

Camat Serasan Timur, Erwandi, S.Sos, yang hadir memberikan pengarahan, menyoroti fakta-fakta dilapangan yang masih menunjukkan adanya celah kekeliruan. Menurutnya, banyak kendala muncul bukan karena kesengajaan, melainkan ketidaktahuan perangkat desa terhadap dinamika regulasi PBJ yang terus berkembang.

Seluruh Peserta Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

"Masih ditemukan kasus-kasus administratif dilapangan yang berpotensi menjadi masalah hukum. Oleh karena itu, urgensi pelatihan ini adalah menyamakan persepsi antara pelaksana didesa dengan aturan yang berlaku, sehingga ke depan tidak ada lagi keraguan dalam eksekusi kegiatan," tegas Erwandi.

Senada dengan Camat, Ketua BPD Desa Arung Ayam, Indra Budar, memberikan masukan dari sudut pandang pengawasan. Ia mengingatkan para peserta mengenai risiko besar yang membayangi jika prosedur pengadaan dilakukan dengan menyalahi aturan. Indra menegaskan bahwa BPD akan terus mendukung percepatan pembangunan, namun tetap dalam koridor kepatuhan agar para pengelola kegiatan didesa tetap aman dalam bekerja.

Seluruh Peserta Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Tindak Lanjut Temuan BPK dan BPKP

Hadir sebagai pembicara utama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Suhadi, SE, memberikan pemaparan komprehensif mengenai latar belakang kegiatan ini. Suhadi mengungkapkan bahwa pelatihan ini merupakan respons cepat dan tindak lanjut nyata dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP.

"Hasil audit menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa ditingkat desa seringkali belum memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam regulasi terbaru. Kami tidak ingin desa-desa di Natuna, khususnya di Serasan Timur, terjebak dalam masalah yang sama. Harapan kami, melalui pelatihan ini, tata kelola keuangan desa membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh warga tanpa meninggalkan residu masalah administrasi," jelas Suhadi.

Penyampaian Materi Teknis dan Simulasi

Penyampaian PSM Ahli DPMD Natuna Kusterawadi dalam Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Sesi inti pelatihan diisi dengan pemaparan teknis yang mendalam oleh narasumber ahli dari DPMD Kabupaten Natuna. Kusterawadi, SE, selaku Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda, membedah alur pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga penandatanganan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Seluruh Peserta Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Kusterawadi menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap sebagai bukti fisik yang akan diperiksa oleh auditor. "Kelemahan kita seringkali bukan pada pekerjaannya, tapi pada administrasinya. Bukti transaksi dan berita acara harus sinkron dengan kondisi di lapangan," tuturnya.

Penyampaian Penelaah DPMD Natuna Maji dalam Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Sementara itu, Maji, selaku Penelaah dari DPMD Kabupaten Natuna, memberikan materi terkait prosedur penginputan siskeudes versi 2.9, dan penentuan spesifikasi teknis barang serta dokumen-dokumen penunjang yang lainnya. Hal ini bertujuan agar desa mendapatkan kualitas barang terbaik dengan harga yang wajar (value for money). Peserta juga diajak melakukan simulasi pengisian formulir pengadaan untuk memastikan setiap perangkat desa benar-benar memahami mekanisme aplikasi maupun manual yang berlaku.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi interaktif dimana para perangkat desa Arung Ayam berkonsultasi mengenai kendala-kendala spesifik yang sering mereka temui saat berhadapan dengan penyedia lokal diwilayah kepulauan. Dengan selesainya pelatihan ini, Desa Arung Ayam diharapkan menjadi pelopor dalam tertib administrasi pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Serasan Timur.

Peserta Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa di Desa Arung Ayam, Sumber Foto : Fandi, Minggu 26/4-2026

Read More

Masyarakat Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tagih Janji Pembangunan: "Gubernur Menang Mutlak di Sini, Saatnya Perhatikan Nasib Kami"

Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026.

TPP Kepri - Serasan Timur : Agenda reses Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, SH, di Gedung Serbaguna Desa Arung Ayam baru-baru ini menjadi panggung bagi masyarakat pesisir untuk menitipkan pesan kuat dan terbuka kepada Gubernur Kepulauan Riau. Masyarakat di Kecamatan Serasan Timur dan sekitarnya secara lantang mengingatkan kembali komitmen pemerintah provinsi terhadap wilayah yang menjadi basis suara kemenangan signifikan bagi Gubernur saat ini.

Dalam forum tersebut, selain menyampaikan usulan teknis, masyarakat secara emosional menyampaikan bahwa loyalitas mereka pada masa pemilihan lalu seharusnya berbanding lurus dengan perhatian pembangunan saat ini. Suara mayoritas yang diraih Gubernur di Serasan merupakan bentuk kepercayaan besar yang kini ditagih perwujudannya melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026.

Arfandi Ketua Nelayan Desa Air Ringau menyuarakan hal ini dan menekankan bahwa masyarakat tidak hanya butuh janji, melainkan bukti nyata berupa bantuan sarana prasarana yang sudah lama diusulkan.

"Kami meminta Bapak Gubernur untuk melihat langsung ke bawah. Di Serasan Timur, suara kemenangan Bapak sangat signifikan. Kami sudah memberikan kepercayaan penuh, jadi tolong perhatikan potensi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan kami. Kami butuh rehabilitasi pondasi jembatan yang roboh, perpanjangan pelantar rakyat di Kampung Air Peluntan, Pak Tambi dan Pak Ras. Pelabuhan ini adalah urat nadi ekonomi kami," ungkap Fandi dihadapan anggota DPRD dan perangkat desa.

Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026.

Lebih lanjut ditempat terpisah, masyarakat lain yang hadir juga menambahkan bahwa mereka merasa dianaktirikan jika usulan-usulan krusial seperti perbaikan jalan pasca-longsor 2023 terus tertunda. Mereka mendesak agar Gubernur Kepri menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk memprioritaskan Serasan Timur sebagai wilayah perbatasan yang strategis.

Selain infrastruktur fisik, masyarakat mengusulkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Air Ringau serta program pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu nelayan dan UMKM. Harapannya, Gubernur dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk hilirisasi hasil laut dan UMKM agar nilai tambah ekonomi tetap dinikmati oleh masyarakat lokal, bukan hanya pihak luar.

Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026.

Menanggapi tuntutan yang sarat akan harapan tersebut, Marzuki, SH berjanji akan menjadikan poin ini sebagai catatan utama dalam laporannya ke tingkat provinsi. Ia mengakui bahwa aspirasi masyarakat Serasan Timur memiliki dasar moral yang kuat mengingat kontribusi suara mereka dalam menentukan kepemimpinan di Kepri.

Silaturahmi & Reses Anggota DPRD Prov. Kepri Dapil 7, Marzuki, SH, Sumber : Fandi, Sabtu 25/4-2026.

"Suara masyarakat Serasan Timur adalah amanah yang sangat besar. Saya selaku wakil rakyat di DPRD Provinsi akan terus menyuarakan dan mengingatkan Pemerintah Provinsi bahwa ada 'utang' pembangunan yang harus segera dilunasi di sini. Potensi laut kita luar biasa, dan sudah selayaknya Pemerintah Provinsi memberikan porsi anggaran yang adil dan nyata untuk pemulihan infrastruktur serta penguatan ekonomi nelayan," pungkas Marzuki menutup kegiatan reses tersebut.

Penulis : Fandi

Editor : TPP Prov. Kepri

Copyright TPP Prov. Kepri @2026

Read More